Serikat Pekerja Adalah Mitra Pengusaha

Serikat Pekerja Adalah Mitra Pengusaha

Edisi 817 | 20 Nov 2011 | Oleh : Bapak Sjukur Sarto

Salam Perspektif Baru,

Kita akan bicara tentang serikat pekerja dan hubungannya dengan pengusaha sebagai mitra kerja profesional, serta persoalan-persoalannya. Tamu kita Sjukur Sarto, Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Syukur Sarto memaparkan bahwa SPSI berharap semua serikat buruh/serikat pekerja di seluruh perusahaan harus sebagai organisasi profesional, yang dalam program mereka disebut Bina Lindung Sejahtera yaitu Pembinaan, Perlindungan dan Kesejahteraan. Serikat buruh/serikat pekerja harus menjalankan ketiganya.

Menurut Syukur Sarto, hubungan antara pengusaha dan pekerja yang disebut dengan hubungan industrial diharapkan berupa hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pengusaha dan pekerja harus punya perasaan bahwa perusahaan adalah masa depan mereka berdua. Si pekerja bekerja di perusahaan mempunyai masa depan. Jadi dia bukan hanya sebagai alat produksi tetapi memang punya masa depan di sana. Demikian juga si pengusaha membangun perusahaan karena dia punya masa depan di sana. Jadi ada harmonisasi pemahaman yang sama terhadap perusahaan sehingga mereka sama-sama produktif, memiliki inovasi dan motivasi kerja.

Berikut wawancara Jeleswari Pramodhawardani dan Sjukur Sarto.

Ketika kita bicara tentang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) maka ingatan kita akan bersentuhan juga dengan serikat buruh. Apa yang membedakan antara SPSI dan serikat buruh?

Awalnya SPSI adalah Federasi Buruh Seluruh Indonesia, berdiri pada 20 Februari 1973 dan berganti-ganti nama. Sekarang bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kami memiliki 17 serikat pekerja anggota atau federasi-federasi anggota. Kami ada di 33 provinsi, 498 kabupaten/kota, dan 13.831 perusahaan. Sekarang anggota kami yang terdaftar kira-kira ada 5.130.000 tetapi yang aktif dengan membayar iuran kira-kira 3,9 juta. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.87 tahun 1948, lalu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang (UU) No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, membuat munculnya banyak sekali serikat pekerja di Indonesia. Sekarang di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tercatat ada 98 serikat pekerja dan serikat buruh tingkat nasional. Tetapi dalam catatan kami sebenarnya ada 789 serikat pekerja di seluruh Indonesia baik lokal maupun nasional, masing-masing berdiri sendiri.

Apakah itu artinya di setiap perusahaan selalu ada serikat pekerja?

Kalau di Indonesia keberadaan serikat pekerja masih bersifat sukarela. Jadi boleh ada dan boleh tidak ada, tergantung pekerjanya. Di Indonesia biasanya serikat pekerja muncul saat karyawan terancam, atau saat mereka kurang mendapat dukungan dari perusahaan, atau ada konflik dengan perusahaan.Namun di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah cukup mapan seperti perusahaan padat modal atau padat teknologi justru jarang berdiri serikat pekerja. Kalau di internasional, karyawan perusahaan padat modal dan teknologi disebut white colour. Saat ini di Indonesia lebih banyak karyawan perusahaan blue colour. Jadi serikat buruhnya untuk pabrik-pabrik karena masih memperjuangkan kesejahteraannya, upahnya, dan lain-lain.

Dari sekian banyak serikat pekerja/serikat buruh tidak semuanya yang bertujuan murni. Saya menggolongkannya menjadi tiga. Pertama, serikat pekerja murni (The Real Union), yaitu serikat pekerja yang sejak didirikan bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama dengan perusahaan. Itu karena kalau belum bisa membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka belum sah/murni sebagai serikat pekerja. Kedua, Non Government Organization (NGO) Union, yaitu serikat pekerja yang dibentuk oleh para NGO. Tujuannya, bukan untuk membentuk PKB karena dia juga merekrut anggota antar perusahaan. NGO Union merekrut karyawan dari beberapa perusahaan bahkan beberapa orang yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) direkrut. Ketiga, Yellow Union, yaitu serikat buruh yang dibentuk oleh pengusaha untuk memenuhi syarat sudah ada serikat buruh untuk negosiasi. Namun perjuangan mereka bukan untuk kesejahteraan, tetapi untuk sepihak dengan pengusaha.

Dengan ada berbagai jenis serikat buruh berarti ada multi union. Apa plus-minus dari adanya single union dan multi union bagi kepentingan buruh maupun pengusaha?

Kami, tokoh-tokoh yang berada di SPSI, sebenarnya berharap semua serikatburuh/serikat pekerja di seluruh perusahaan harus sebagai organisasi profesional, yang dalam program kami disebut Bina Lindung Sejahtera yaituPembinaan, Perlindungan dan Kesejahteraan. Serikat buruh/serikat pekerjaharus bisa ketiganya, yaitu membina para pekerja yang dalam hal ini bukan hanya membina bagaimana menuntut tetapi juga membina bagaimana berpartisipasi ke masyarakat. Misalnya, memberikan pembinaan tentang persoalan yang sedang trend yaitu HIV-AIDS, sexual harrashment, dan lingkungan.

Sedangkan untuk perlindungannya diupayakan melalui bargaining termasuk melalui PKB tadi untuk melindungi para pekerja dari semua aturan-aturan yang tidak mendukung mereka. Jika keduanya sudah terjadi maka terjadi kesejahteraan pekerja akan tercapai dengan mudah. Kesejahteraan pekerja bukan hanya dari upah yang tinggi saja tetapi termasuk perlakuan oleh pengusaha dan lingkungan. Ini menjadi ujung perjuangan SPSI.

Tadi Anda menjelaskan dengan gamblang tentang SPSI dan beberapa jenis organisasinya. Sekarang media massa sering melaporkan adabanyak kasus konflik antara buruh dan pengusaha. Saya membayangkan memang betapa sulitnya mempertemukan dua logika kepentingan antara buruh dan pengusaha. Apa kira-kira problem yang selama ini masih terjadi dalam relasi keduanya?

Hubungan antara pengusaha dan pekerja sebenarnya disebut dengan hubunganindustrial. Hubungan industrial di Indonesia yang kita harapkan adalah hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Harmonis artinya antara pengusaha dan pekerja harus punya perasaan bahwa perusahaan masa depan mereka berdua. Si pekerja bekerja di perusahaan mempunyai masa depan. Jadi diabukan hanya sebagai alat produksi tetapi memang punya masa depan di situ, sawah-ladangnya. Demikian juga si pengusaha membangun perusahaan karenadia punya masa depan di situ. Jadi ada harmonisasi pemahaman yang samaterhadap perusahaan sehingga mereka sama-sama produktif, memiliki inovasidan motivasi kerja.

Dinamis artinya suatu ketika kemungkinan mereka berbeda pendapat. Yang satu ingin kuenya lebih besar, sedangkan yang satu ingin hasil lebih besar. Tetapi di dalam dinamisasi tersebut khususnya pada saat berunding terjadi negosiasi. Ujungnya harus berkeadilan. Artinya, pengusaha memperlakukan para pekerja harus adil. Pekerja memperlakukan dirinya juga harus adil. Pekerja mempunyai hak azasi pekerja tetapi juga mempunyai kewajiban azasi pekerja. Hak dan kewajiban azasi pekerja harus dikembangkan di perusahaan, sehingga produktifitas tenaga kerja dan produksi perusahaan meningkat terus. Ini yang harus dilakukan. Memang problematika saat ini banyak pengusaha-pengusaha yang tidak memahami itu, sehingga mereka melihat para pekerja sebagai kendala, tantangan, musuh, lawan. Di situ akan tampak terjadi benturan karena dia melihat pekerja sebagai halangan, kendala, ganjalan dalam kemajuan perusahaan. Itu jadi masalah besar.

Di sisi pekerja, banyak serikat pekerja di tingkat perusahaan yang berdiri karena balas dendam. Pada saat sebelum ada serikat pekerja mereka diperlakukan tidak adil oleh perusahaan, biasanya perusahaan yang tidak profesional. Jadi mereka berupaya mendirikan serikat pekerja untuk balas dendam, melawan perusahaan. Itu juga menjadi kendala kita. Karena itu kami di SPSI melalui tripartit nasional mengembangkan pola hubungan untuk hubungan mereka bisa lebih baik dan kondusif dengan sasarannya adalah hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan ber-keadilan. Saat ini SPSI telah bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pusat membentuk bipartit nasional untuk bisa memberikan perlindungan dan penyelesaian problematika di tingkat perusahaan. Jadi ke depan, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan yang kita alami. Yang menjadi problem sekarang adalah di perusahaan-perusahaan yang tidak profesional.

Apakah perusahaan-perusahaan yang tidak profesional lebih mensyaratkan gaji atau upah rendah?

Perusahaan yang tidak profesional adalah perusahaan yang dibangun bukan karena profesi, tapi dibangun hanya untuk mengembangkan modal, mencari keuntungan semata. Perusahaan yang profesional akan menghargai profesi orang lain, termasuk pekerja. Profesi sebagai tujuan akhir sehingga sama-sama maju. Yang tidak profesional justu hanya ingin uangnya berkembang terus, untung besar, tanpa menghiraukan bagaimana lingkungan, pekerja, dan masa depannya.

Kalau melihat data-data dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)justru perselisihan antara pengusaha dan buruh meningkat, baik di Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya yang menjadipusat tumbuhnya industri. Bagaimana Anda melihat kecenderunganpeningkatan tersebut?

Sejak lahir UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), kita menginginkan semua pengadilan bisa dilakukan lebih hemat, cepat, adil. Tetapi kenyataannya sekarang, proses penyelesaian di pengadilan yang kita harapkan dalam 150 hari bisa selesai, tetapi prosesnya memakan waktu yang panjang dulu baru bisa selesai. Aneh juga, itu karenabanyak masalah yang terjadi kolusi antara pengusaha dan para hakim adhoc.Mudah-mudahan ini tidak banyak. Saya melihat justru menjadi kendala dalam penyelesaian adalah karena permainan itu. Kalau kasus-kasus kecil, serikat pekerja bisa menang, tetapi kalau kasus-kasus besar serikat pekerja selalu kalah. Ini artinya ada kolusi antara mereka, keluhan kita seperti itu. Harapan kitaadalah PHI bisa seperti sewaktu masih Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat (P4D/P4P). Itu lebih ada gereget, lebih adil.

Apakah mekanisme P4D/P4P lebih berpihak kepada buruh?

Dulu sebenarnya masalahnya hanya satu yaitu adanya veto menteri. Menteri punya hak veto. Ini yang mau kita reformasi. Ternyata sekarang reformasinya kebablasan. Kini di daerah-daerah masih melihat kembali kepada P4D/P4P.

Kalau melihat kecenderungan seperti tadi, apa yang masih perlu dibenahi dalam hubungan antara pengusaha dan buruh agar keduanya memiliki semacam kesadaran bersama bahwa mereka sebetulnyasymbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan?

Pertama, sebenarnya yang harus kita perbaiki adalah dasarnya, yaitu UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. UU tersebut terlalu radikalkarena 10 orang boleh mendirikan serikat pekerja. Selain itu, serikat pekerja bisa dibentuk berdasarkan struktur pemerintahan, artinya bisa di tingkatkecamatan, kabupaten/kota. Ini harus diluruskan.

Apa implikasi dari serikat pekerja begitu mudah dibentuk?

Dampaknya, karena 10 orang boleh mendirikan serikat pekerja maka jika satu perusahaan memiliki 1.000 karyawan akan bisa memiliki 100 serikat pekerja,dan itu bisa menyulitkan. Dulu kita usulkan minimal 50% dari jumlah karyawan boleh mendirikan serikat pekerja karena untuk bargaining posisi. Itu juga untuk bisa membuat PKB harus lebih dari 50%. Namun pemerintah tidak sepakat mengenai hal itu. Itu harus dibenahi kalau mau kondusif.

Kedua, UU tentang Peradilan harus diluruskan juga. Jangan sampai nanti terjadi upaya penyelesaian perselisihan perburuhan malah jadi rumit. Jadi prosedurnya jangan terlalu rumit. Saat ini prosedurnya panjang sekali. 

Mengapa prosedurnya masih panjang sekali?

Berdasarkan UU, proses penyelesaiannya  sampai maksimal 150 hari. Ternyata sekarang masih bisa sampai enam bulan – setahun. Kedua, sekarang PHI didirikannya juga hanya di pusat-pusat pemerintahan. Jadi orang dari Kalimantan harus ke Banjarmasin, itu terlalu jauh. Ketiga,  tripartit daerahseperti di kabupaten/kota harus difungsikan dengan baik.

Apakah menurut Anda tripartit nasional belum berfungsi optimal selama ini?

Belum, kita baru seremonial saja. Itu harus berfungsi dengan baik. Tripatit Nasional harus berfungsi bisa menjaring dan menyelesaikan masalah secara lintas sektoral di tingkat nasional, bukan hanya rapat membuat saran saja, tetapi harus punya geregetnya.

Jadi mekanismenya lebih jelas, betulkah?

Ya, daerah juga begitu. Kadang-kadang di daerah statusnya ada tapi tiada, apalagi di tingkat kabupaten/kota. Menurut laporan teman-teman, problem di daerah adalah soal anggaran. Tidak ada anggaran untuk hubungan industrial karena bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak paham mengenai hubungan industrial. Mereka melihat hubungan industrial tidak penting sehingga anggarannya juga dihilangkan. Padahal kalau di tingkat kabupaten/kota berjalan maka akan bagus. Artinya, sasaran kita walaupun dengan UU yang mungkin kurang bagus tapi kalau implementasinya bagus maka hasilnya akan menjadi bagus.

Ke mana alokasi anggaran tersebut khususnya?

Minimal untuk perjalanan dan pertemuan-pertemuan. Itu karena masalah perselisihan pekerja bukan hanya ada di sini tapi mungkin di luar kota. Anggaran tersebut untuk perjalanan mereka,  mengkaji masalah, meneliti masalah, dan menyelesaikan masalah. Misalnya pengupahan, itu  harus diteliti betul sampai ke daerah-daerah bahkan sampai ke pasar-pasar. Apakah upah itu cocok atau tidak? Apakah upah mendorong produktifitas atau tidak? Sekarang upah minimum yang sedang ramai di daerah-daerah belum mendorong produktifitas. Dia hanya mampu menutupi 83 – 84% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal seharusnya sudah memenuhi 100% KHL, tapi sekarang belum. Saat ini dilaporkan ada beberapa daerah yang memenuhi KHL, ternyata memasang harga berdasarkan harga survey bertanya. Jadi KHL yang dibuat mereka tidak murni. Misalnya, harga kamar tidur, transportasi, dan beras bukan berdasarkan harga beli tapi harga survey bertanya. Ada harga kamar tidur (kos) masih Rp110.000 per bulan, dan harga transportasi Rp 1.500. Itu semua tidak mungkin. Walaupun ada yang memenuhi syarat, upah masih sekitar 84 – 85% dari KHL sekarang. Artinya, kita belum bisa mendorong agar produktifitas naik, sehingga inovasi dan motivasi kerja mereka muncul di sana.

Jadi standarisasi itu juga penting. Apakah itu bisa berdasarkan riset atau penelitian?

Ya. pengusaha juga harus lebih profesional karena sekarang hampir semua pengusaha membayar upah pekerja sebagai biaya. Padahal upah yang dibayar itu sebenarnya investasi, human investment. Kalau dinilai sebagai biaya maka harus dihemat, kalau sebagai  human investment maka harus dipelihara atau disetarakan dengan investasi.

Menurut Anda, apakah sebagian besar pengusaha memperhatikan juga upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM)?

Saya melihat kalau di perusahaan yang profesional khususnya padat modal, teknologi, ahli, dan konsultan, maka biasanya memperhatikan hal itu. Tapi di industri-industri yang blue colour, yaitu buruh pabrik maka biasanya mereka sebagai alat pemerasan untuk mencari keuntungan lebih dengan menghemat biaya. Itu karena upah (labour cost) dianggap sebagai biaya. Namun  kalau di perusahaan-perusahaan yang profesional, upah atau yang dibayar adalah ilmu.

Terakhir, bagaimana pandangan Anda terhadap outsourcing?

Seluruh serikat pekerja menolak outsourcing, tapi kenyataannya bahwa trend di seluruh dunia melakukan outsourcing. Jadi, tinggal bagaimana kita mengelolaoutsourcing itu agar pekerja punya masa depan. Lalu, pekerja itu bukan sebagai alat mencari keuntungan bagi perusahaan penyedia tenaga kerja.Sebenarnya dalam UU kita, pekerja outsourcing itu di dalam perusahaan penyedia tenaga kerja seharusnya mempunyai status hubungan kerja sebagai pegawai tetap atau kontrak. Kalau itu sudah terjadi, itu tidak masalah. Problemnya sekarang adalah outsourcing itu di tempat perusahaan penyedia tenaga kerja. Jadi, sudah diterima di perusahaan dengan jabatan yang tidak jelas ditambah upahnya dipotong. Kalau mau jelas seharusnya cost and fee.

Dan, berikut daftar nama-nama Serikat Pekerja di Indonesia (klik di sini)

Artikel CoPas dari : http://www.perspektifbaru.com/wawancara/817

Komentar ditutup.

  • My Musics Store 1

  • My Musics Store 2

  • My Musics Store 3

  • Area Permainan (Games Offline) :